Pimpinan Komisi III: Jokowi Harus Siap Risiko Politik Dan Hukum Jika Angkat Lagi Arcandra

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai, Presiden Joko Widodo berpotensi melanggar undang-undang apabila kembali mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebab, Benny meragukan proses pengembalian status Arcandra Tahar sebagai warga negara Indonesia.

“Kalau Arcandra Tahar mau diangkat kembali, dia WNI atau bukan? Dia sudah kembali jadi WNI atau belum? Apa prosesnya benar atau salah?” kata Benny saat dihubungi, Jumat (14/10/2016).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya menyatakan, Arcandra tidak kehilangan kewarganegaraan meski memegang paspor Amerika Serikat.

(baca: Yasonna Takut Dipenjara jika Hilangkan Kewarganegaraan Arcandra)

Sebab, sebelum pencabutan kewarganegaraan Arcandra diproses, ia sudah mengajukan pengunduran diri sebagai warganegara negeri Paman Sam itu.

Namun, Benny berpandangan, status kewarganegaraan Arcandra otomatis hilang saat dia memegang paspor Amerika Serikat.

Hal itu berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyebutkan, WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

(baca: Yasonna Sebut Kasus seperti Arcandra Pernah Terjadi di Era Menkumham Amir Syamsuddin)

Arcandra, kata dia, harus terlebih dahulu mendaftarkan diri lagi sebagai WNI dan melewati prosedur yang berlaku.

“Dia mau angkat orang asing atau siapa saja. Ya, itu risikonya ada pada Presiden. Siap menanggung risiko politik dan risiko hukum,” ucap Benny.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, mengangkat menteri memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Namun, hak prerogatif itu harus tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.

“UU jelas mengatur kalau untuk menjadi menteri syarat utamanya adalah WNI,” ucap Benny.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan saat ini sudah mengantongi beberapa nama yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(baca: Jokowi Ungkap Kemungkinan Tunjuk Lagi Arcandra Tahar Jadi Menteri ESDM)

Dari beberapa nama, satu yang disebutkan Presiden, salah satunya adalah Arcandra Tahar sendiri.

Jokowi membuka kemungkinan untuk mengangkat kembali Arcandra yang dicopot pada 15 Agustus 2016 lalu itu karena masalah status kewarganegaraannya.

“Sudah ada beberapa nama termasuk Pak Arcandra Tahar, tapi belum kami putuskan,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

WNI

Pemerintah memutuskan bahwa Arcandra berstatus warga negara Indonesia. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 1 September 2016.

 

Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan, pihaknya melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Arcandra pada 22 Agustus 2016, terkait status kewarganegaraan Amerika Serikat.

(baca: Menkumham Mengaku Berdebat Panjang Bahas Kewarganegaraan Arcandra)

Klarifikasi ini merupakan syarat formil untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007.

Dalam pemeriksaan diketahui bahwa Arcandra sudah tidak lagi sebagai warga negara AS.

Arcandra telah mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikatnya pada 12 Agustus 2016.

Permohonan tersebut diterima oleh pihak AS dengan resminya Arcandra mendapat sertifikat kehilangan kewarganegaraan AS (Certificate of Loss Nationality of The United States) pada 15 Agustus 2016.

(baca: Refly Harun: Masalah Hukum Arcandra Sudah Selesai)

Di sisi lain, Arcandra sempat dengan kemauannya sendiri menjadi warga AS. Ini dibuktikan paspor AS bernomor 493081973 yang berlaku hingga 4 April 2022.

Berdasarkan UU No. 12/2006 dan PP No. 2/2007, apa yang dilakukan Arcandra secara hukum materil sebenarnya membuat ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Menurut Yasonna, jika Arcandra tidak berstatus warga negara Indonesia maupun AS, Arcandra akan menjadi seorang tanpa kewarganegaraan (stateless).

Dalam UU No. 12/2006, kata Yasonna, tidak mengenal adanya warga tanpa kewarganegaraan.

Selain itu, kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap orang sesuai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 28D UUD 1945, dan UU No. 39/1999 tentang HAM.

Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Yasonna untuk menghentikan pengurusan syarat formil untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia Arcandra.

Sehingga, kewarganegaraan Indonesia Arcandra diputuskan dipertahankan oleh pemerintah.

Kompas TV Status WNI Arcandra Tahar Menuai Pro Kontra di DPR

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/14/12044281/pimpinan.komisi.iii.jokowi.harus.siap.risiko.politik.dan.hukum.jika.angkat.lagi.arcandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *